Eko Susilo Hadi adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama di Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Eko Susilo Hadi merupakan pegawai yang berasal dari Kejaksaan dan merangkap sebagai pelaksana tugas (Sekretaris Utama) Sestama Bakamla selama tujuh bulan. Eko pernah memberikan paparan mengenai revolusi mental di Sekolah Pimpinan Menengah Polri di Lembang, Bandung, Selasa (1/11/2016). Dalam paparannya, Eko mengatakan adanya preseden buruk terhadap aparat penegak hukum, mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan revolusi mental di seluruh elemen penegak hukum, khususnya dalam konteks ini, aparat penegak hukum di laut.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap empat orang di kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) jalan Dr Soetomo Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi termasuk orang yang dicokok komisi anti rasuah itu. KPK menyita uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura dalam penangkapan itu. "Kegiatan OTT terkait pengadaan di sektor kelautan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Paparan Eko ihwal revolusi mental itu menjadi ironi setelah operasi tangkap tangan KPK. Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Ari Soedewo membenarkan penangkapan Eko oleh KPK. Ia mengatakan jabatan sebagai pelaksana tugas itu memiliki kuasa penggunaan anggaran pengadaan barang di lingkungan Bakamla. - Fahmi Darmawansyah, Penyuap Deputi Bakamla Masih Diburu KPK
Ari menambahkan, Bakamla sedang mengerjakan beberapa proyek antara lain pengadaan di bidang sistem surveillance. Nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp400 miliar untuk tahun anggaran 2016. Dilansir laman Bakamla, pengadaan sistem surveillance meliputi pengadaan long range camera beserta tower, instalasi dan pelatihan untuk personil Bakamla RI; pengadaan monitoring satellite Bakamla RI, dan pengadaan backbone coastal surveillance system yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS). Peralatan itu akan ditempatkan di berbagai titik di Indonesia. Selanjutnya peralatan ini akan terintegrasi dengan seluruh stasiun yang dimiliki oleh Bakamla RI dan dapat diakses di Pusat Informasi Maritim (PIM) yang berada di kantor pusat Bakamla RI.Pemenang lelang dalam tender terbuka yaitu PT. Zhasa Putra Deratama, PT. Melati Technofo Indonesia, dan PT. CMI Teknologi. Penandatanganan perjanjian pengadaan dengan tiga pemenang tender di bidang surveillance system itu berlangsung Oktober lalu. Bakamla merupakan badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut. Kedudukan Bakamla kemudian diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. - Fahmi Darmawansyah, Penyuap Deputi Bakamla Masih Diburu KPK
#Lihat pula : Fahmi Darmawansyah Suami Inneke Koesherawati