Profil Arya Wedakarna - Anggota DPD RI Komisi III

Arya Wedakarna adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komisi III Bidang Pendidikan dan Agama yang menegaskan dirinya tidak terkait dengan aksi penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) di Bali beberapa waktu lalu. Senator asal Bali ini menyikapi adanya pemberitaan tidak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang mencoba mengadu domba para tokoh agama dan masyarakat terkait hal tersebut. "Tidak benar ada penolakan dan penghasutan terhadap kedatangan UAS yang dilakukan diri kami, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak ada satupun pernyataan dari kami yang menolak keberadaan UAS dan kegiatan dimaksud," kata Wedakarna dijumpai awak media di Denpasar, Rabu (13/12).

Wedakarna mengatakan sejak akhir November 2017 terjadi pembicaran salah satu organisasi budaya, agama, dan spiritual di Bali yang menolak kedatangan Ustaz Somad. Sebagaimana diketahui Pendiri Perguruan Sandi Murti, I Gusti Agung Ngurah Harta juga sempat memosting terkait pro kontra kedatangan ulama kharismatik asal Pekanbaru, Riau tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa hari kemudian, sebut Wedakarna sekitar lima orang warga Bali melalui akun media sosial meminta tanggapannya selaku anggota DPD terkait aspirasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak kedatangan Ustaz Somad.

Wedakarna pun menyampaikan sikap bahwa perlu ada klarifikasi dari panitia penyelenggara dan perwakilan pemerintah daerah terkait penolakan ini. Wedakarna mengidentifikasi ada enam pihak yang secara terbuka menolak kedatangan Ustaz Somad ke Bali. Keenamnya adalah Perguruan Sandi Murti, Banaspati, Laskar Bali, Patriot Garuda Nusantara (PGN), Yayasan Jaringan Hindu, dan seorang warga Muslim bernama Agus Pariyadi. "Saya tidak ada hubungan secara struktural dan organisasi, dan tak pernah ada komunikasi selama berlangsungnya acara ini," kata Wedakarna.

Senator bernama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ini mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 258b, anggota DPD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ini yang membuatnya memproses pertanyaan dari masyarakat, meski isu yang disampaikan sensitif. "Kami sudah menindaklanjuti dengan komunikasi dan meredam situasi yang ada. Tapi, betapa kagetnya saya, pada hari-H, 8-9 Desember, beberapa ormas mengambil tindakan, salah satunya diduga melakukan persekusi dan melakukan aksi demonstrasi. Pada saat itu juga muncul kabar fitnah yang menyampaikan Arya Wedakarna selaku anggota DPD melakukan provokasi dan dalang dari penolakan UAS," jelasnya.

Profil Immanuel Ebenezer Gerungan Ketum JoMan

Immanuel Ebenezer Gerungan lahir di Riau pada 22 Juli 1975. Ia menempuh pendidikan sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia pada 2004. Immanuel Ebenezer diangkat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada tanggal 12 Juni 2021. PT Mega Eltra merupakan anggota holding perusahaan pelat merah yakni PT Pupuk Indonesia (Persero). Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi dan keagenan, hingga industri cat. Noel aktif mendukung Joko Widodo (Jokowi) saat berkampanye menjadi calon presiden beberapa tahun lalu.

Immanuel Ebenezer pun duduk sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan). Pada hari Rabu (23/2/2022), Noel sempat hadir menjadi saksi yang meringankan bagi Munarman dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (23/3/2022), menolak pembelaan terdakwa Munarman dan penasihat hukumnya dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme. Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) tersebut dituntut 8 tahun penjara terkait dengan kasus dugaan tindak pidana terorisme. JPU menilai Munarman terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan aksi terorisme.

Nama Immanuel Ebenezer mendadak ramai menjadi perbincangan. Sebabnya, pria yang akrab disapa Noel ini dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Mega Elektra, anak usaha PT Pupuk Indonesia. Sebelum dicpoto, Noel sempat menjadi saksi dalam persidangan eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Dalam sidang tersebut, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) ini menyebut Munarman bukan teroris. Pernyataan Noel sontak mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menganggapnya kontroversial. Menurut Noel, Munarman tidak memiliki paham yang sama dengan ISIS serta orang yang diklaim sejalan dengan prinsip NKRI. Diduga, Noel dicopot karena pernyataannya. Meski begitu, dalam surat pemecatan Noel, tidak disertakan alasan mengapa ia dilengserkan dari jabatannya. Ketua Trisakti for Jokowi Ancho Hatta mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Immanuel Ebenezer. "Karena Noel seharusnya fokus bekerja, bukan malah membela terdakwa terorisme Munarman," kata Ancho dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (24/3/2022), dikutip Antara News.

Ancho mengingatkan Noel sebelumnya telah menyatakan setia kepada garis kebijakan Presiden dan Pemerintah, salah satunya adalah melawan segala macam bentuk terorisme. "Memang seharusnya yang bersangkutan dipecat karena telah dengan sadar membela tersangka teroris atau sejenisnya dengan sadar," katanya di Jakarta. Ia mengaku sangat kecewa dengan sikap Noel yang membela Munarman. Apalagi, Munarman merupakan terduga terorisme. "Kami sangat tidak respek atas apa yang bersangkutan perbuat untuk meringankan tersangka. Dengan dipecatnya yang bersangkutan, merupakan bukti bahwa tindakan yang bersangkutan adalah suatu tindakan yang salah," ucapnya.

Bambang Susantono - Calon Kuat Kepala Otorita IKN

Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D (lahir 4 November 1963) adalah Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya Evert Ernest Mangindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Sebelumnya ia menjadi Wakil Menteri Perhubungan, Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.

Bambang Susantono dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Ia diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009 dengan tugas membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Untuk mengurai maslah transportasi, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004-2010 ini lebih menekankan pada sistem transportasi yang humanis.

Setelah lulus dari Fakultas Teknik Sipil ITB pada tahun 1987, Bambang bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Bambang melanjutkan program pascasarjana di Universitas California, Berkeley untuk gelar master tata kota dan wilayah dan lulus pada tahun 1996. Pada tahun 1998, Bambang meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi di universitas yang sama. Pendidikan doktoralnya dia selesaikan pada tahun 2000 dengan meraih gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur dari Universital California, Berkeley.

Di tingkat internasional, ia pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies (EASTS) dan hingga kini menjadi anggota Board of Trustees untuk The Southsouth North Foundation di Johannesburg, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan. Sejak tahun 2012, ia menjabat sebagai Komisaris utama PT Garuda Indonesia, Tbk.

Di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat mengajar dan membimbing tesis di Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia, melakukan penelitian di bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sosial perkotaan. Bersama sepuluh guru besar dari universitas ternama di Asia Timur, ia melakukan penelitian mengenai fenomena transportasi di kota-kota megapolitan di Asia Timur. Ia juga dipercaya menjadi Presiden Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia).

Gagasan dan ide-idenya mengenai infrastruktur dan transportasi sudah sering dimuat di berbagai media cetak dan elektronik baik berupa tulisan atau penampilannya sebagai pembicara di forum nasional dan internasional.[butuh rujukan] Ia juga telah menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi, salah satunya adalah “Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah” yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional. Buku lain yang pernah ditulis oleh peraih penghargaan Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Wira Karya dan Satyalencana Pembangunan ini antara lain berjudul “1001 Wajah Transportasi Kita”, “Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah”, dan “Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis”.

Dalam menangani kesemerawutan dalam sistem transportasi, Bambang Susantono mengusulkan pendekatan transportasi humanis, yang diawali dengan etika dalam bertransportasi. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam bertransportasi sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Dalam hal konsep transportasi yang humanis, ia mengatakan bahwa selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, sistem transportasi humanis harus memperhatikan empat aspek, yaitu angkutan umum harus tepat waktu agar bisa diandalkan oleh masyarakat; harus nyaman dan layak ditumpangi; tarif angkutan umum harus terjangkau dan terjamin keamanannya.

Biodata Darmawan Prasodjo Direktur Utama Dirut PLN

Darmawan Prasodjo, Ph.D. (lahir 19 Oktober 1970) adalah seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara. Sebelum menjadi Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan menjabat sebagai Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) sejak 2 April 2015 hingga 18 Oktober 2019. Ia adalah kader PDI Perjuangan dan menjadi tim pendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK serta menjadi tim ahli pasangan Jokowi-JK yang bertugas memberikan masukan saat debat capres-cawapres pada Pilpres 2014. 

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN pada 2021 memutuskan mengangkat dan menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan Zulkifli Zaini. Surat Keputusan RUPS disampaikan oleh Menteri BUMN di Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta dan berlaku sejak Senin, 6 Desember 2021. Acara ini dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri 1 BUMN, Deputi Kementerian BUMN, jajaran Komisaris PLN, dan seluruh Direksi PLN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan dalam mengelola perusahaan terutama dalam BUMN, seorang pemimpin harus menyandarkan tanggung jawab yang diemban dengan hati dan  keikhlasan.

Darmawan Prasodjo dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1970 dari pasangan Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sadja Moeljoredjo dan Ibu Sudarti Sadja. Ayahnya adalah seorang tentara dengan jabatan terakhir sebagai Kepala SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah. Pada tahun 2006, Darmawan Prasodjo menikahi Diny Sandra Dewi. Saat SMA, ia menjadi 20 lulusan Siswa SMA terbaik di SMA Negeri 1 Magelang, yang oleh program Habibie tahun 1989 dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Ia mendapatkan gelar sarjana Bachelor, Master dan Ph.D.- nya di Texas A&M University, Amerika Serikat. Setelah lulus, ia sempat bekerja di Amerika Serikat hingga tahun 2012, ia pulang kembali ke Indonesia setelah 20 tahun di Amerika. Sebelum terjun ke politik, ia sempat mengajar dan menjadi Kepala Prodi Green Economy di Surya University.

Pada November 2014, ia sempat pula bergabung dalam Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri. Darmawan saat ini menjabat sebagai Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan. Ia menjabat posisi tersebut sejak dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan hingga Teten Masduki. Darmawan berhak maju sebagai anggota DPR RI dengan melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menggantikan Puan Maharani yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK). Namun, ia lebih memilih untuk menjadi Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan. Posisi sebagai anggota DPR digantikan oleh Alfia Reziani yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya.

Salah satu keahliannya adalah Geographical Information System (GIS) yang digunakan dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Studi Keekonomisan Desain dan Kebijakan Sistem Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Dalam bukunya, Modeling Petroleum Fiscal System: Economic Behavior Analysis for Industry and State, ia melakukan analisis fiskal migas melalui pendekatan perilaku (behavior and game theory) untuk memformulasikan atau mendesain strategi fiskal migas.

Nicke Widyawati - Direktur Utama PT Pertamina

Nicke Widyawati kelahiran Tasikmalaya 25 Desember 1967 adalah Direktur Utama PT Pertamina yang juga sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina. Gelar pendidikan terakhir yang dia peroleh adalah gelar Magister (S2) dari Universitas Padjajaran untuk Program Pendidikan Hukum Bisnis. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan mendapatkan gelar S1-nya pada tahun 1991.

Penugasan Nicke berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama. Nicke menjadi Direktur Utama setelah menjabat sebagai Plt dari bulan April 2018. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sebelumnya, Nicke merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BUMN tersebut.

Sebelumnya menjadi Direktur Utama, Nicke pernah menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina. Dia diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-256/MBU/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan. Pertamina bukan satu-satunya perusahaan pelat merah tempat Nicke bertugas. Sebelumnya, Nicke pernah menjadi direksi di PT PLN. Nicke pernah berkarir sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Sebelum itu, Nicke juga pernah dipercaya sebagai Direktur Utama PT Mega Eltra yang merupakan kontraktor listrik di lingkungan holding PT Pupuk Sriwijaya. Lalu, juga menjadi Direktur Bisnis di PT Rekayasa Industri (Rekind) dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) di perusahaan yang sama.

Profil Nurhali - Kepala SMKN 5 Kota Tangerang

Nurhali Kepala SMKN 5 Kota Tangerang termasuk dalam 10 pejabat terkaya di Indonesia. Kekayaanya satu triliun lebih. Ternyata ada sumbangsih dari orang tua dan mertua. Berdasarkan laporannya situs elhkpn kpk, harta kekayaan tidak bergerak Nurhali terdiri atas tanah dan bangunan sebesar Rp 1.601.352.000.000. Kemudian harta atas alat transportasi dan mesin senilai Rp 558 juta, harta bergerak lainnya Rp 74 juta, kas dan setara kas Rp 4,5 juta, harta lainnya Rp 30 juta, serta utang Rp 46 juta). 

Besarnya jumlah harta kekayaan yang berupa tanah, diakui Nurhali merupakan hasil harta waris dari orangtua dan juga pemberian dari mertua Nurhali sendiri. Walaupun mendapat warisan berupa tanah yang cukup besar, Nurhali menerangkan orangtua dan mertuanya hanyalah seorang pedagang. Hasil dari keuntungan berdagang itulah yang digunakan orangtua dan mertua Nurhali membeli sebidang tanah di berbagai wilayah yang berbeda.

Kemudian, sebelum kedua orangtua dan mertua Nurhali meninggal, Nurhali dan istrinya mendapat bagian warisan dari orang yang dicintainya itu. Dari situlah berawal, harta yang dimiliki Nurhali bertambah setelah mendapatkan warisan berupa bidang tanah di berbagai titik. Meski demikian, Nurhali mengakui warisan yang diberikan oleh orangtuanya tidak sebesar apa yang ditinggalkan mertua Nurhali. Menurutnya, besarnya jumlah harta kekayaan Nurhali adalah hasil dari peninggalan orangtua dari pihak sang istri. 

Dan ketika keduanya di jumlahkan, harta tersebutlah yang dilaporkan Nurhali, sebagai pejabat negara kepada KPK. Lebih lanjut Nurhali menjelaskan, dirinya tidak memiliki usaha atau pekerjaan apapun selain dari tugasnya menjabat Kepala SMKN 5 Kota Tangerang. Nurhali juga menambahkan, meskipun mendapat warisan dari orangtuanya. Namun, masa kecil Nurhali, sama seperti orang lain pada umumnya, yang hidup dan besar di keluarga yang sederhana.

Profil Azis Syamsuddin - Politikus Partai Golkar

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. (lahir 31 Juli 1970) adalah seorang politisi Indonesia. Ia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) periode 2009-2014 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II. Oleh Fraksi Partai Golkar, ia ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia terpilih kembali untuk periode 2014-2019, dan dipercaya memimpin sebagai Ketua Komisi III DPR-RI. 

Namun tahun 2016 begitu Perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin, dan Setya Novanto menjadi ketua fraksi yang baru mengumumkan pergantian Ketua Komisi III dari F-PG menjadi Bambang Soesatyo, dan Azis menjadi seketaris fraksi. Dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 September 2021, pembicaraan pelbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan Azis ramai di lingkup internal Golkar. Beberapa politikus disebut sedang berancang-ancang menggantikannya di DPR maupun partai.

Nama Azis terseret dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Meski belum mengumumkan identitas tersangka, sejumlah sumber internal mengungkapkan bahwa Azis terjerat dalam kasus ini. Azis bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado disebut memberikan uang senilai Rp3.099.887.000 dan US$36 ribu kepada mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju. Itu diketahui berdasarkan dakwaan Stepanus yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/9). Uang itu diduga terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Daftar Kenaikan Harta Pejabat Setahun Pandemi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan laporan kenaikan itu diketahui setelah pihaknya melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2019-2020. 

Berikut daftar pejabat negara di Kabinet Indonesia Maju yang mengalami peningkatan selama satu tahun pandemi Covid-19. 

1. Presiden Jokowi - Harta kekayaan Jokowi selama satu tahun terakhir meningkat senilai Rp8.898.734.925. Jokowi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 12 Maret 2021. Total nilai harta kekayaannya sebesar Rp63.616.935.818. 

2. Luhut Binsar Pandjaitan - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi salah satu pejabat yang harta kekayaannya meningkat selama pandemi Covid-19. Harta kekayaannya bertambah Rp67.747.603.287. Dalam laporan tanggal 24 Maret 2021, total harta kekayaan Luhut mencapai Rp745.188.108.997. 

3. Prabowo Subianto - Harta kekayaan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto meningkat Rp23.382.958.500 selama satu tahun terakhir. Dalam laporan tertanggal 27 Maret 2021, Prabowo tercatat mempunyai harta senilai total Rp2.029.339.519.335.

4. Yaqut Cholil Qoumas - Harta kekayaan Yaqut Cholil Qoumas melonjak tajam sebesar Rp10.221.697.639 selama ia menjadi menteri agama. Dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, total harta kekayaannya mencapai Rp11.158.093.639.

5. Sakti Wahyu Trenggono - Sakti Wahyu Trenggono menjadi pejabat negara yang harta kekayaannya meningkat sangat tajam dalam waktu satu tahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, kekayaannya bertambah Rp481.530.801.537. Menteri Kelautan dan Perikanan ini tercatat mempunyai harta kekayaan senilai total Rp2.428.784.082.979. Laporan harta kekayaan telah ia sampaikan ke KPK sejak tanggal 18 Maret 2021.

6. Johnny Gerard Plate - Harta kekayaan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar Rp17.764.059.042. Berdasarkan laporan tanggal 31 Maret 2021, jumlah harta kekayaan Johnny senilai total Rp189.965.884.963.

Sementara itu, dalam waktu satu tahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19, juga ada sejumlah pejabat publik yang mengalami penurunan harta kekayaan. Di antaranya:

1. Sandiaga Uno - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, melaporkan kepemilikan harta kekayaannya senilai Rp3.815.767.386.190 ke KPK pada 9 Februari 2021. Jumlah itu menurun drastis dibandingkan saat ia melaporkan harta kekayaan pada 14 Agustus 2018, sebagai calon wakil presiden. Kala itu, Sandiaga berharta Rp5.099.960.524.965.

2. Muhadjir Effendy - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melaporkan harta kekayaannya ke KPK kali terakhir pada 10 Maret 2021. Jumlah harta kekayaan dia senilai total Rp72.624.257.063. Jumlah itu menurun sebesar Rp8.382.845.859 jika merujuk pada laporan sebelumnya tertanggal 13 Januari 2020. Saat itu, Muhadjir mempunyai harta kekayaan senilai Rp81.007.102.922.

3. Nadiem Anwar Makarim - Harta kekayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengalami penurunan sebesar Rp32.581.122.602 selama satu tahun terakhir. Pada tanggal 31 Maret 2021, Nadiem melaporkan harta kekayaan ke KPK senilai total Rp1.192.425.517.883. Sedangkan laporan sebelumnya tanggal 19 Desember 2019, harta kekayaan Nadiem mencapai Rp1.225.006.640.485.

4. Ma'ruf Amin - Harta kekayaan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, dalam waktu satu tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp536.270.307. Pada 27 Maret 2021, Ma'ruf melaporkan harta kekayaan ke KPK senilai Rp14.587.667.263. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan harta yang ia laporkan pada 8 April 2020 sejumlah Rp15.123.937.570.

#Rangkuman dari : CNNindonesia

Profil Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati

Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si (lahir 30 Agustus 1964) adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari partai Hanura mewakili Jawa Tengah terutama Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. 

Ia ditempatkan di Komisi I yang menangani urusan Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. 

Sebelumnya dia ditugaskan di Komisi III yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Nuning, begitu sapaan akrabnya, sebelumnya pada tahun 1999-2004 merupakan Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Selain menjadi Anggota DPR RI, ia juga merupakan pengamat dunia intelijen. Tidak heran, karena beliau merupakan lulusan doktor yang mengangkat disertasi bertema Komunikasi Intelijen Keamanan POLRI yang kemudian ia rangkum dan kembangkan menjadi sebuah buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang berjudul "Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan". 

Pendidikan dan Karier :

SMA Negeri 70 Jakarta.

S-1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia.

S-2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

S-3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Ketua DPP Partai HANURA Bidang Pertahanan dan Kominfo

Anggota DPR RI Fraksi Partai HANURA Komisi I (2009-2014)

Anggota/ Pimpinan DPR RI Fraksi PDI-P (1999-2004)

Senior Adviser PT Cipta Busana Jaya (1999-sekarang)

Direktur Komunikasi/Advisor Texmaco Grup (1997-1999)

PR Manager Texmaco Grup (1996-1997)

Marketing & Public Relation beberapa perusahaan dan perbankan pada tahun 1989 hingga 1996.

Wakil Ketua Yayasan Kebun Raya Bogor Indonesia tahun 2000-2001

Profil Soegiharto - Mantan Menteri Negara BUMN

Dr. H. Sugiharto, S.E., M.B.A. (lahir di Medan, Sumatra Utara, 29 April 1955 – meninggal 15 Juli 2021 pada umur 66 tahun) adalah mantan Menteri Negara BUMN di Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menjabat dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 sebelum digantikan Sofyan Djalil dalam perombakan kabinet yang dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari pernikahannya dengan RR. Sri Murniningsih memperoleh tiga orang anak perempuan dan dengan Tati Suhartini memperoleh satu orang anak laki-laki. 

Pendidikan

SE, Universitas Indonesia

MBA, Sekolah Manajemen di Amsterdam, Belanda

Dr, Universitas Gajah Mada dengan Judicium "Cum-Laude".

Pengalaman Kerja

1982 - 1991 Staf Senior Indonesia, Bank Trust Company & Chemical

1991 - 2004 Direktur Keuangan dan Direktur Utama MedcoEnergi

2004 - 2007 Menteri Negara BUMN

2010 - 2015 Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero)

2012 - sekarang Regional Advisor Air Liquide Group, France

2015 - sekarang Advisor to the Board of IDB Member Countries Sovereign Investment Forum

Biodata Agista Ariany - Istri dari Gubernur Sultra

Agista Ariany Bombay kelahiran Gorontalo, 21 April 1976 adalah istri Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi. Karier Agista sendiri bisa dibilang mentereng. Agista merupakan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara atau KONI Sultra. 

Wanita tersebut juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sulawesi Tenggara atau TP PKK Sultra. Selain itu, Agista adalah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara (Dekranasda Sultra) sekaligus menjadi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau Paud Sultra. Video TikTok Agista Ariany Bombay yang merupakan istri Gubernur Sultra Ali Mazi, pernah viral di media sosial (medsos).

Tak hanya sebagai ibu gubernur, Agista juga dikenal merupakan seorang pengusaha. Bahkan, dia juga menjadi seorang desainer dengan karya busana rancangannya kerap menggunakan bahan kain tenun khas Sultra. Hasil rancangan Agista dari bahan kain tenun Masaili, Kabupaten Muna, misalnya dipamerkan pada peragaan busana di Lippo Plaza Kendari, Sabtu (3/7/2021) lalu. Pada event ini, lima busana muslim rancangan Agista ditampilkan sejumlah model. 

Kabar duka, Agista Ariany Bombay, istri Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi, meninggal dunia. Agista Ariany Bombay menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari, Selasa (13/7/2021), pukul 17.30 WITA. Diketahui, Agista meninggal dunia dalam perawatan medis di RSUD Bahteramas Kendari.

Biografi Saptari Hoedaja - PresDir PT Bumi Resources

Saptari Hoedaja atau Saptari Hudaya yang lahir 30 Mei 1959 adalah Presiden Direktur Bumi Resources. Saptari Hoedjaja pernah meraih menghargaan Top Leader on CSR Commitment 2020. Penghargaan tersebut Saptari Hujaya didapatkan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesian CSR Society dan Majalah Top Business, Agustus 2020. Selain meraih Top Leader on CSR Commitment 2020, induk KPC PT Bumi Resources Tbk juga meraih empat bintang untuk perusahaan dalam TOP CSR Award 2020. 

Ari Saptari Hudaya, adalah alumnus Institut Teknologi Bandung jurusan teknik mesin pada tahun 1983. Dia  menjadi Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sejak 2001. Ari juga Presiden Komisaris di PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima batubara dan PT Energi Mega Persada Tbk, dan Presiden Direktur Enercorp, Ltd. Ari menjabat sebagai CEO Bumi Plc sejak Maret 2012. Dia juga merupakan presiden direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI), perusahaan yang 29 persen sahamnya dikuasi Bumi Plc. Namun dia  mengundurkan diri untuk lebih fokus di Bumi Resources Tbk.

Beberapa saat sebelum Ari mengundurkan diri, Bumi Plc mengumumkan akan melakukan investigasi dugaan penyelewengan penggunaan keuangan perusahaan afiliasinya di Indonesia, PT Bumi Resources Tbk. Bumi Plc akan melakukan koordinasi dengan otoritas bursa London dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Ari, dengan melepas jabatan sebagai CEO di Bumi Plc, secara khusus memiliki ruang untuk mengembangkan perusahaan batubara milik kelompok Bakrie tersebut dalam jangka panjang. Meski demikian, Ari secara eksklusif masih fokus di Bumi Resources sebagai presiden direktur. 

Kabar duka menyelimuti PT Bumi Resources Tbk. Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk, Saptari Hoedjaja tutup usia pada Minggu, 4 Juli 2021. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur PT Bumi Resources Tbk Dileep Srivastava membenarkan hal itu. Dileep menuturkan, Saptari Hoedjaja sakit selama beberapa tahun ini. Ia pun menyampaikan doa kepada almarhum Saptari Hoedjaja.

Agus Chandra - Abdul Aziz | Kimia Farma Diagnostika

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Agus Chandra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika. Penetapan tersebut usai pemegang saham memecat seluruh Dewan Direksi akibat kasus rapid test antigen bekas. 

Agus Chandra sebagai Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostik menggantikan Adil Fadilah Bulqini yang sudah diberhentikan. Sementara itu, Abdul Aziz diangkat sebagai Plt Direktur. Lantas siapa sosok Agus Candra yang diangkat Erick Thohir? 

 Dari data yang dihimpun MNC Portal Indonesia, Agus merupakan General manager (GM) Keuangan dan Akuntansi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM Kimia Farma Apotek. Dia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia (UI) dengan jurusan akuntansi. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) Business Administration di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sementara itu, Abdul Aziz juga menjabat sebagai Direktur Operasional Kimia Farma. Abdul memang membangun karirnya di BUMN Farmasi sejak 2000 silam lalu. Dari laman Linkedin, dia pernah menjabat sebagai manager farmasi dari 2000-2009 di PT Kimia Farma Apotek. Kemudian, diangkat menjadi Brand Manager pada 2009 hingga saat ini. 

Abdul menamatkan pendidikan S1 di Universitas Indonesia dengan jurusan Farmasi pada 1998. Setahun kemudian atau tepatnya pada 1999 dia melanjutkan pendidikan Apoteker di kampus yang sama dan lulus pada 2000. Pada 2009, dia meraih gelar Magister (S2) Manajemen Keuangan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

Kementerian BUMN memastikan pengangkatan Dewan Direksi secara definitif akan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meski begitu, jadwal pelaksanaan RUPS belum disampaikan. "Plt Direktur Utama Kimia Farma diagnostik, Bapak Agus Chandra. (Sementara) Plt Direktur Bapak Abdul Aziz. Plt itu sampai ada penetapan di RUPS perusahaan, penetapan definitif," ujar pihak Kementerian BUMN kepada wartawan.

Adil Fadilah Bulqini | Dirut PT Kimia Farma Diagnostika

Adil Fadilah Bulqini adalah Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika. Adil Fadilah Bulqini ditunjuk sebagai orang nomor satu di perusahaan tersebut sejak rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 12 Maret 2015. Adil Fadilah Bulqini merupakan seorang apoteker jebolan Universitas Padjajaran Bandung. Sementara gelar magisternya didapatkan pada 2012.  

PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) merupakan anak usaha PT Kimia Farma Apotek yang sahamnya dimiliki BUMN farmasi. PT Kimia Farma Diagnostika mengoperasikan jaringan laboratorium kesehatan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. 

Dalam struktur organisasinya, Anak usaha dari PT Kimia Farma yang lebih dikenal dengan Kimia Farma Lab ini tercatat memiliki dua orang direksi. Pertama, direktur utama yang dijabat oleh Adil Fadilah Bulqini. Kedua, direksi lainnya yakni Ilham Sabariman yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan SDM yang juga diplot sebagai direktur pada 12 Maret 2015.

Sebagai seorang pejabat, Adil Fadilah Bulqini wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta kekayaan milik Adil Fadilah Bulqini mencapai Rp3.139.204.874 per 3 Februari 2021. Aset berupa satu bidang tanah dan bangunan menyumbang sebagian harta kekayaan milik Adil Fadilah Bulqini, yaitu Rp1,7 miliar. Selanjutnya, ia memiliki aset berupa harta bergerak lainnya Rp72.250.000, kas dan setara kas Rp555.954.874, serta harta lainnya Rp508.500.000. Aset lain yang dimiliki Adil Fadilah Bulqini nerikutnya adalah dua unit mobil dan satu unit motor senilai Rp302.500.000.

Adil Fadilah Bulqini baru saja dipecat sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pemecatan terhadap Adil merupakan buntut dari kasus penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Kualanamu (KNIA) Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengeluarkan surat pemecatan kepada seluruh direksi. Erick menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Menurutnya, setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas mesti diambil. Selain pengusutan oleh polisi, saat ini seluruh lab-lab yang dioperasikan perseroan juga tengah diperiksa auditor independen.

Pofil Suparno Lurah Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta

Suparno adalah Lurah Gajahan, Pasar Kliwon, Solo, yang mencuat namanya setelah dicopot jabatannya oleh walikota Solo, Gibran karena kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan petugas linmas dan Lurah Gajahan. Kasus bermula saat Lurah Suparno menandatangani surat edaran permohonan dana zakat dan sedekah hari raya Idul Fitri yang dibuat oleh Linmas Gajahan. Surat tersebut digunakan untuk petugas linmas berkeliling meminta dana seikhlasnya kepada masyarakat. 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengetahui kejadian itu berdasarkan laporan masyarakat pada Jumat (30/4) malam. Dia meminta maaf dan langsung mengembalikan uang tersebut pada Minggu (2/5). Gibran akhirnya mencopot Lurah Suparno yang diduga terlibat pungli. Selanjutnya, Suparno akan diperiksa oleh dinas terkait. Jabatan Lurah Gajahan untuk sementara diisi seorang pelaksana tugas (Plt). "Hari Senin (lurah) dibebastugaskan. Pokoknya nanti habis ini semuanya akan diproses oleh Inspektorat dan dinas terkait," kata Gibran usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Balai Kota Solo, Minggu (2/5). 

Sehari kemudian, muncul dukungan warga yang tidak terima atas pencopotan Suparno. Warga menilai Suparno adalah lurah yang baik. "Kecewa, karena orangnya baik di masyarakat. Masalah pungutan itu saya nggak tau, kok tiba-tiba dipecat, ya kecewa. Warga ya mendukung (lurah), nggak terima dicopot," kata Ketua RT 01 RW 05 Gajahan, Joko Purwanto, ditemui di kediamannya, Senin (3/5). Sekelompok pemuda juga beraksi memasang spanduk bertuliskan dukungan untuk Suparno. Beberapa spanduk bertuliskan 'Save Lurah', 'We Trust Suparno' dan 'Lurah Hebat Kok Dipecat' ditempel di depan kantor kelurahan, namun langsung dicopot oleh petugas. Terkait dukungan warga dalam bentuk spanduk dan bentuk lain, Suparno mengaku tidak tahu. Dia justru meminta masyarakat mengikuti prosedur yang ada. "Saya demi Allah nggak tahu itu. Kalau tahu malah saya stop. Jangan kaya gitu. Nggak baik. Sudahlah kita lakukan sesuai prosedurnya pemerintah, sudah ada yg mengurus. Saya tulus bekerja yang baik," katanya. Ditanya kemungkinan adanya paksaan dalam menandatangani surat, Suparno tetap enggan membahasnya. Begitu pula tentang kabar dirinya tidak menerima uang hasil dugaan pungli, dia enggan berbicara. "Sudahlah, tanya yang berhak saja. Saya penginnya kondusif nggak ada masalah, kita semua bisa bekerja dengan baik," katanya.

Camat Pasar Kliwon, Ari Dwi Daryatmo, mengatakan dalam pemeriksaan sebelumnya Suparno mengaku tidak menerima hasil uang dugaan pungli. Namun memang benar Suparno menandatangani surat tersebut. Kalau pun benar Suparno tidak menerima uang, Gibran tetap menganggapnya bersalah. Sebab Suparno telah bertanda tangan pada surat yang berujung tindakan pelanggaran. "Tetap salah. dia kan yang bertanggung jawab," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Senin (3/5/2021). Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa mengatakan aksi para linmas itu adalah tradisi lama. Namun kondisi saat ini sudah jauh lebih baik sehingga tidak seharusnya kebiasaan itu dilanjutkan. "Dulu saat mereka tidak mendapatkan honor, mereka dapatnya ya dari keliling saat 17 Agustus, saat hari raya. Tapi sekarang kan dana kelurahan sudah ada, linmas juga dapat sembako lebaran, bantuan sosial dan sebagainya. Jadi tradisi ini harus diluruskan," katanya, Sabtu (1/5). Menurut karyawan toko yang menjadi korban, permintaan dana memang sudah terjadi sekitar 4 tahun lalu. Pemilik toko pun memberikan sejumlah uang karena tidak mengetahui tindakan itu termasuk pungli. 

Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) UGM Wawan Mas'udi pun meminta Gibran tak hanya fokus memberantas pungli. Wawan juga berpesan agar Gibran melihat kasus ini dari sisi kesejahteraan petugas Linmas. "Jangan berhenti dengan mengembalikan. Kasihan Linmas, sebagai garda terdepan, harus menjaga keamanan komunitas dan macam-macam. Jangan-jangan insentif atau reward tidak cukup menyejahterakan mereka," saran Wawan, saat dihubungi detikcom, Senin (3/5). Wawan pun menyarankan agar Gibran segera memperbaiki sistem yang ada, misalnya saja soal penganggaran untuk Linmas. Sebagai garda terdepan, kata Wawan, para petugas Linmas ini juga harus bisa menampilkan pesan dari Pemkot Solo. "Baik secara kinerja maupun kesejahteraan. Bisa dengan skema anggaran atau yang lain," sarannya.

Profil Angin Prayitno Aji - Direktur Dirjen Pajak Kemenkeu

Angin Prayitno Aji lahir 1 Desember 1961. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana tahun 1988. Setelah itu, Prayitno menempuh pendidikan S2 di Concordia University, Kanada, dan mendapatkan gelar Master of Arts in Economic pada 1996. Kemudian pada 2006 Prayitno meraih gelar doktor bidang Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran. Di Ditjen Pajak, Angin Prayitno sempat beberapa kali menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah. 

Pada 2014 ia menduduki posisi Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat Dua. Lalu pada 2016, menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat. Hingga pada 20 Mei 2016 Angin Prayitno Aji dilantik menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak oleh Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro. Ketika menduduki posisi itu, ia terlibat dalam proses pemeriksaan wajib pajak nakal yang tidak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty, pada pertengahan 2017, dengan pemeriksaan mengacu pada data milik Ditjen Pajak. 

Kemudian, saat menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Prayitno juga pernah diperiksa KPK pada November 2018, sebagai saksi dalam kasus suap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, La Masikamba. La Masikamba terjerat dalam operasi tangkap tangan KPK, dan ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Oktober 2018, yang kemudian divonis 15 tahun penjara pada Mei 2019, karena terbukti menerima suap pajak dari beberapa pengusaha. 

Angin Prayitno Aji dilantik menjadi Direktur Ekstensifikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Januari 2019. Dalam pelantikan, Sri Mulyani berpesan agar Ditjen Pajak bisa membangun reputasi dan kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik, serta membangun kredibilitas dalam berinteraksi dengan wajib pajak, dan melaksanakan undang-undang secara konsisten dengan profesional.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Angin Prayitno terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Tercatat, ia memiliki harta sejumlah 18 koma 62 miliar rupiah, dengan rincian 3 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai 14 koma 9 miliar, 3 unit mobil senilai 364 koma 4 juta rupiah, kemudian harta bergerak lainnya senilai 1 koma 09 miliar rupiah. Angin Prayitno juga tercatat memiliki kas dan setara kas sejumlah 2 koma 2 miliar, dan harta lainnya sejumlah 23 koma 3 juta rupiah. 

Angin Prayitno Aji, Direktur Ekstensifikasi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, profilnya hilang dari laman resmi daftar pejabat DJP, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskannya dari segala tugas karena diduga terlibat korupsi, kasus suap, untuk memudahkan proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sri Mulyani mengatakan tidak bisa menolerir tindakan korupsi sekecil atau sebesar apa pun. Korupsi adalah pelanggaran kode etik pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti yang lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965; umur 49 tahun adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti.

Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Ayah dan ibunya Susi Pudjiastuti yaitu Haji Ahmad Karlan dan Hajjah Suwuh Lasminah berasal dari Jawa Tengah yang sudah lima generasi lahir dan hidup di Pangandaran. Keluarganya adalah saudagar sapi dan kerbau, yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat.

Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Susi hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Di SMA Negeri 1 Yogyakarta, dia berhenti sekolah saat kelas dua. Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan, pada 1983 Susi mengawali profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya terus berkembang, dan pada 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek “Susi Brand”.

Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar. Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang.

Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. Dua hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi.

Di saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama tiga tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond star dan 1 buah pesawat Diamond Twin star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis.

Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia sempat dua kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Strombeck. Dari pernikahan-pernikahannya, ia memiliki tiga orang anak, Panji Hilmansyah, Nadine Kaiser (dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser), dan Alvy Xavier.

Biodata Rashda Diana Istri Ketiga Din Syamsudin

Dr. Rashda Diana, Lc. MA., merupakan putri kedua dari almarhum KH Imam Subakir Ahmad. Imam memang merupakan putra KH Ahmad Ridwan yang merupakan pendiri Ponpes Gontor. Rashda Diana adalah istri dari Din Syamsudin Deklalator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (Kami). Din Syamsuddin menikahi Rashda Diana cucu pendiri Pesantren Gontor pada hari Minggu (3/1/2021). Pernikahan antara Din dengan Rashda berlangsung di Pesantren Gontor, Mlarak, Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Ucapan selamat kepada Din Syamsuddin pun mengalir pada lini masa media sosial Twitter. Salah satu ucapan datang dari Cholil Nafis yang merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Ucapan lain hadir dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Khairil Anwar Notodiputro. Kemudian Mustofa Nahrawardaya yang sempat menjadi anggota pemenangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, juga turut memberi ucapan selamat terkait kabar bahagia Din.

Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., atau dikenal dengan Din Syamsuddin (lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 31 Agustus 1958; umur 62 tahun), adalah seorang tokoh Muhammadiyah. Menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015, jabatannya ini lalu digantikan oleh Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. Istrinya bernama Fira Beranata, dan memiliki 3 orang anak. Ia diamanati untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat menggantikan Dr (HC). KH. Sahal Mahfudz yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014. 

Istri Pertama Din Syamsudi adalah Hj. Fira Beranata meninggal dunia 29 juli 2010 dan memiliki 3 putra. Pak Din lalu menikahi Novalinda Jonafrianty 13 Maret 2011 yang tak lain adalah sepupu dari almarhumah Fira Beranata istri pertamanya. Pernikahan dengan Novalinda, Din Syamsuddin tak dikarunia anak. Pada 30 November 2020, Novalinda mengajukan gugatan cerai dan selama sidang cerai Din Syamsuddin dikabarkan tak pernah hadir. Perceraian Din Syamsuddin dengan Novalinda sendiri diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel) pada 16 Desember 2020 lalu. Ketiga pernikahan Din Syamsuddin dengan Rashda Diana seorang janda dari almarhum Dr Dihyatun Masqon yang wafat pada 2018.

Profil Azis Syamsuddin - Wakil Ketua DPR RI

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. (lahir di Jakarta, 31 Juli 1970; umur 50 tahun) adalah seorang politisi Indonesia Anggota DPR RI (2019–2024) yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Bidang Politik dan Keamanan. 

Dia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) periode 2009-2014 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II. Oleh Fraksi Partai Golkar, ia ditempatkan di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. 

Dia terpilih kembali untuk periode 2014-2019, dan dipercaya memimpin sebagai Ketua Komisi III DPR-RI. Namun tahun 2016 begitu Perpindahan Ketua DPR dari Setya Novanto ke Ade Komarudin, dan Setya Novanto menjadi ketua fraksi yang baru mengumumkan pergantian Ketua Komisi III dari F-PG menjadi Bambang Soesatyo, dan Azis menjadi seketaris fraksi.

Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

Said Iqbal yang lahir di Jakarta, Indonesia, 5 Juli 1968; umur 52 tahun) adalah seorang tokoh pergerakan kaum buruh asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 51 Jakarta (1987 tamat sebagai juara umum), Politeknik (Teknik Mesin) Universitas Indonesia, Sarjana (S1) Teknik Mesin Universitas Jayabaya, dan Master Ekonomi (S2) Universitas Indonesia.

Pada 1992, Said Iqbal diangkat menjadi ketua umum serikat pekerja di perusahaan elektronik di Bekasi. Dia juga termasuk anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan.