Profil Harun Masiku - Politikus PDIP Buronan KPK

Harun Masiku yang lahir pada 21 Maret 1971 adalah politikus dan calon Legislatif PDIP di pemilu 2019. Harun Masiku menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Watampone. Dia melanjutkan di SMP N 2 Watampone pada 1983- 1986 dan SMAN 1 Barru, kemudian Universitas Hassanudin. Selepas itu, ia masuk perguruan tinggi di Universitas Warwick, Inggris. Dia tercatat pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom West Midland.

Sebelum hijrah ke PDIP, Harun tercatat aktif sebagai anggota Partai Demokrat. Pada 2009, ia menjadi Tim Sukses Pemenangan Pemilu dan Pilpres Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ia pernah maju sebagai caleg dari Demokrat. Harun pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi III DPR pada 2011. Ia juga aktif sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.

Harun merupakan caleg PDI-P dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan dengan nomor urut enam. Awalnya nama Harun tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dipublikasikan melalui lama resmi KPU. Posisi nomor urut enam saat itu disusuki oleh Astrayuda Bangun. Setelah KPU melakukan pemutakhiran data, nama Harun baru terdaftar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Pada Pileg 2019 lalu, Harun harus mengakui keunggulan almarhum Nazarudin Kiemas, adik dari Taufik Kiemas, yang memperoleh suara tertinggi. Sedangkan posisi kedua hingga kelima ditempati Riezky Aprilia, Darmadi Fajri, Doddy Julianto Siahaan, dan Diah Okta Sari. Meski Harun urutan keenam, dia dimajukan PDI Perjuangan menggantikan Nazaruddin yang meninggal sebelum pemilihan digelar.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jendral DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada 9 Januari 2020. Dia kala itu mengungkapkan bahwa Harun sosok yang bersih dan memiliki track record hukum yang baik. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2019 PDIP memiliki kewenangan menentukan pengganti anggota legislative terpilih yang meninggal dunia.

Hasto menegaskan, dalam merekomendasikan nama Harun, PDI Perjuangan pun berpegang pada aturan tersebut. Meski demikian, pada akhirnya KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin untuk duduk di kursi Senayan, karena memperoleh suara terbanyak kedua. Harun sendiri ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka dengan dugaan memberikan suap kepada Wahyu Setiawan.

Pemberian suap itu dimaksudkan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) karena anggota DPR dari PDIP terpilih, yaitu Nazarudin Kiemas, meninggal dunia. Pada Selasa, 7 Januari 2020, malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara itu, Harun Masiku serta Saeful ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Saat OTT dilancarkan, Harun tidak turut dibawa tim KPK dan entah dimana. Setelah berstatus tersangka, barulah kemudian KPK meminta Harun menyerahkan diri. Harun Masiku pun kini jadi buronan. KPK masih belum mencokok eks caleg Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) tersebut.

Biodata Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK

Bambang Widjojanto (lahir di Jakarta, 18 Oktober 1959; umur 55 tahun) adalah seorang pengacara Indonesia. Ia pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan merupakan pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum Munir. Bambang Widjojanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Kontras, dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Bambang Widjojanto meraih penghargaan Kennedy Human Rights Award. Bambang Widjojanto adalah alumnus Universitas Jayabaya tahun 1984.

Di awal kariernya, Bambang banyak bergabung dengan lembaga bantuan hukum (LBH), seperti LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993). Bambang Widjojanto bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009). Bambang pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan menjadi pengacara/Tim Penasehat Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi. Dia bahkan aktif dalam berbagai aktivitas Yayasan Tifa dan Kontras. Dia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu). Bambang Widjojanto sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pendidikan

Sastra Belanda di Universitas Indonesia (UI), tidak selesai.
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, 1984.
Program Postgraduate, School of Oriental and Africand Studies, London University.
Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, 2009.

Karier

Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia, 1995-2000.
Ketua dewan pengurus LBH Jakarta
Panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi.
Anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi).
Anggota Koalisi untuk Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi (MK).
Anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge.
Anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu.
Pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras).
Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK RI atau KPK), adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Pada periode 2011-2015 KPK dipimpin oleh Ketua KPK Abraham Samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnain, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, dan Adnan Pandu Praja.

Laode Muhammad Syarif - Wakil Ketua KPK

Laode Muhammad Syarif (lahir di Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965; umur 53 tahun) adalah Wakil Ketua KPK terpilih oleh DPR, Masa bakti 2015-2019. Laode Muhammad Syarif memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin, LL.M dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas Sydney.

Karier

Dosen Universitas Hasanuddin.
Ahli pendidikan dan pelatihan proyek pengendalian korupsi Indonesia, USAID.
Ahli Kurikulum dan pendidikan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung.
Anggota Komite Lingkungan hidup IUCN.

Rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhamad Syarif diteror benda mencurigakan. Pagi tadi, botol berisikan spirtus dan sumbu api ditemukan di rumah Laode di Jl Kalibata Selatan No 42C RT 01 RW 03 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Biografi Agus Rahardjo Ketua Pimpinan KPK

Agus Tri Rahardjo lahir di Magetan pada tahun 1956. Pada 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih periode 2015-2019. Sebelumnya, Rahardjo menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Insinyur teknik sipil lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini bercita-cita menjadi kontraktor, namun nasib membawanya menjadi pegawai negeri sipil.

Riwayat Pekerjaan Agus Rahardjo :

Staf Perencanaan Pembangunan Bappenas Anggota
Bappenas Direktur Sistem dan Perencanaan Prosedur
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ) Kepala 2006
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sekretaris Utama 2008
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kepala 2010
Komisi Pemberantasan Korupsi Ketua 2015-2019
Organisasi - Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

Agus Raharjo sangat prihatin dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2011, bersama Ketua KPK Busyro Muqoddas, kepala BPKP Mardiasmo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro, ia melakukan deklarasi anti korupsi.

Saat ia mengikuti tes calon pimpinan KPK, Agus sempat mengeluarkan komentar fenomenal. Ia mengajak masyarakat meludahi koruptor karena dirinya kesal melihat banyak koruptor yang berani melawan KPK, terlebih banyak koruptor yang masih bisa tertawa kendati sudah menjadi tahanan KPK. Ia pun menyatakan ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi kalau terpilih menjadi pemimpin komisi antirasuah. Gugatan itu terkait dengan putusan MK yang tidak membolehkan Dewan Perwakilan Rakyat mengetahui susunan anggaran pemerintah hingga tingkat satuan tiga.

Agus juga sempat dicecar Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK terkait harta kekayaannya yang dinilai cukup banyak. Menurut data Pansel KPK, Agus diketahui memiliki beberapa mobil dan harta tidak bergerak berupa tanah di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, dan di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten. Sedangkan untuk rekening tabungan, ia mengakui hanya memiliki Rp. 20 juta di empat rekening bank miliknya.

Profil Aris Budiman - Direktur Penyidik KPK

Brigjen Pol Aris Budiman adalah Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lulusan Akpol '88 ini memiliki karier sukses di polisi dan jabatan terakhir Aris pada 2015 adalah Wadir Tipikor Bareskrim Polri. Aris pernah menjadi anak buah Komjen Buwas yang saat itu menjadi Kabareskrim. Ketika menjadi Wadir Tipikor Bareskrim, Aris yang berpangkat Kombes, sempat mengusut kasus eks Dirut Pelindo RJ Lino. Hingga kemudian, Aris pada September 2015 terpilih menjadi Dirdik KPK. Saat itu, pimpinan KPK dijabat Plt Taufiqurrahman Ruki.

Karier Aris pun berlanjut di KPK hingga sekarang. Di KPK, dia mendapatkan bintang satu. Rekam jejak Aris sebagai reserse pun tak hanya menjadi Wadir Tipikor saja, dia pernah menjadi Direskrimsus Polda Metro Jaya. Aris juga pernah menjadi Kasubdit di Dittipideksus Bareskrim, dan juga Kapolresta Pekalongan. Selain karier yang moncer, dia juga punya prestasi akademik yang cemerlang. Dia meraih doktor pada 2008, dalam bidang ilmu kepolisian di Universitas Indonesia. Kini, setelah Aris buka-bukaan di DPR perihal KPK, apakah dia akan tetap bertahan di 'Kuningan'?

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen (Pol) Aris Budiman mengaku punya alasan kuat untuk hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap Aris yang memenuhi undangan Pansus ini bertolak belakang dengan larangan yang disampaikan pimpinan KPK. Ia mengaku tetap akan datang meski dilarang Pimpinan KPK. Menurut dia, kedatangannya bukan hanya persoalan pribadi untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III saat Pansus tengah berjalan. Dia menilai keberadaan KPK saat ini menjadi harapan untuk memberantas korupsi, namun saat ini justru ada oknum yang menghambat.

Biografi Febri Diansyah Jubir Juru Bicara KPK

Febri Diansyah, S.H. yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983; umur 34 tahun adalah seorang aktivis anti-korupsi Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016.

Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2007 ini sebelumnya aktif di LSM yang bergerak di bidang pemantauan pemberantasan korupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia ditempatkan dibagian program monitoring hukum dan peradilan, dengan tugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Ia juga aktif menulis dibeberapa media nasional seperti Kompas dan lainnya. Dengan aktivitasnya di ICW dan tulisan-tulisannya yang tajam di media cetak serta pernyataan-pernyatannya dalam talk show di media elektronik, ia dipandang sebagai salah seorang tokoh muda anti korupsi di Indonesia.

Pada Februari 2012, Febri dianugerahi penghargaan sebagai aktivis/pengamat politik paling berpengaruh pada tahun 2011. Penghargaan ini diberikan oleh lembaga riset politik Charta Politika Indonesia atas intensitas pernyataan Febri pada isu-isu korupsi, seperti kasus Wisma Atlet, Undang-undang KPK, pemberantasan korupsi, kasus cek pelawat, dan seleksi pimpinan KPK, yang dianggap tertinggi dibanding pengamat dan aktivis lain.

Biografi Agus Rahardjo - Pimpinan Ketua KPK

Agus Rahardjo lahir di Magetan pada tahun 1956. Rahardjo adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia periode 2015-2019. Pengangkatan pimpinan KPK didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 133/P/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK masa bakti 2015-2019. Dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015, Agus Rahardjo resmi menjadi insinyur Indonesia pertama yang memimpin lembaga penegakan hukum tanpa latar belakang pendidikan tinggi formal hukum dan pengalaman karier di lembaga penegakan hukum sekaligus sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Agus Rahardjo adalah orang pertama yang menjabat Ketua KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Ia termasuk satu di antara 50 orang yang khusus dihubungi panitia seleksi (pansel) untuk mendaftar menjadi komisioner periode 2015-2019. Dalam voting yang diikuti sebanyak 54 Anggota Komisi III DPR RI, Agus Rahardjo mendapatkan perolehan suara sebanyak 53 suara, Basaria Pandjaitan, sebanyak 51 suara, Alexander Marwata, sebanyak 46 suara, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang masing-masing mendapatkan sebanyak 37 suara.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmon Junaedi Mahesa mengatakan terpilihnya Agus Rahardjo menjadi Ketua KPK didasari alasan sensitivitas masyarakat. Ia menganggap Agus, yang seorang muslim, akan lebih menenangkan masyarakat jika menjadi Ketua KPK. Pertimbangan ini, menurut dia, berdasarkan hanya ada dua muslim, yaitu Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif di antara lima capim yang terpilih.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengatakan Agus Rahardjo terpilih karena pengalamannya dan juga memiliki konsep yang jelas dalam memberantas korupsi, "Dia punya pengalaman yang begitu lama dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita ngomong soal korupsi APBN, di situlah episentrumnya," jelas Benny kepada wartawan BBC Liston Siregar. Pada 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terpilih periode 2015-2019.[3] 18 Desember 2015, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan hasil penetapan pemilihan lima komisioner KPK.

Pemilihan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK RI mengundang pendapat beragam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama memberi penilaian positif, "Bagus. Saya kenal, bukan kenal lagi, jadi yang nolong RSUD Koja pakai rancang bangun itu Pak Agus. Kalau kamu lihat saya bisa hapus outsourcing dan minta kontrak individual itu karena (diajari) Pak Agus. Jadi saya hampir tiap apa-apa (minta tolong) ke Pak Agus Raharjo. Dia ini yang ngajarin kenapa Jakarta harus jadi model." Pada sisi lain aktivis lembaga masyarakat memandang negatif. Pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut 'masa depan pemberantasan korupsi bakal semakin suram'.

Usai dilantik 21 Desember 2015, pemimpin KPK diberi pesan khusus oleh Presiden Joko Widodo, "Titip negara ini." Saat ditanya mengenai perasaannya terpilih menjadi Ketua KPK selepas mengucapkan sumpah, Agus menjawabnya dengan singkat, "Innalillahi wainna ilaihi rajiun...." Ucapan dalam bahasa Arab itu merupakan potongan dari surat Al-Baqarah dalam Al-Quran yang artinya: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali."

Biografi Novel Baswedan - Pegawai Penyidik KPK

Novel Baswedan adalah sepupu Anies Baswedan dan cucu salah satu pendiri bangsa, Abdurrahman (AR) Baswedan, jurnalis, diplomat dan merupakan salah satu figur penting dalam tubuh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. AR Baswedan juga salah satu diplomat pertama negeri ini yang berperan vital ketika Indonesia, saat mendapati pengakuan de jure dan de facto pertama terhadap Republik Indonesia dari Mesir.

Sosok Novel Baswedan lahir di Semarang, 22 Juni 36 tahun silam. Lulusan SMAN 2 Semarang ini lulus dari Akademi Kepolisian pada 1998. Setahun setelahnya, Novel menjabat Kasatserse Polres Bengkulu, untuk periode 1999-2005, hingga mendapat kenaikan pangkat dari Inspektur Satu (Iptu) sampai Komisaris Polisi (Kompol). Dari Polres Bengkulu, kemudian Novel ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Kemudian pada Januari 2007, Novel kemudian ditugaskan sebagai penyidik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Biodata Singkat Novel Baswedan :

Tanggal Lahir: 20 Juni 1977
Tempatl Lahir: Semarang (Jawa Tengah)
Karier:
1998: Lulus Akademi Kepolisian
1999-2005: Kepolisian Resor Kota Bengkulu
2007-(sampai sekarang): Penyidik KPK
#Lihat pula : Biografi Agus Rahardjo - Pimpinan Ketua KPK

Novel pertama kali menyampaikan niat mundur dari kepolisian dan beralih status menjadi pegawai tetap KPK kepada ibundanya. Keputusan berat bagi keluarga itu. Novel masuk KPK pada Januari 2007 ketika lembaga ini dipimpin Taufiequrachman Ruki. Seorang petinggi KPK menyebut Novel sebagai salah satu penyidik terbaik di sana. Independensinya sebagai penyidik komisi antikorupsi membuat dia tak disukai di kepolisian dan Novel menghadapi segala teror dan ancaman. Sosok Novel Baswedan tampil sebagai salah satu penyidik terbaik lembaga antirasuah itu.

Dari catatan kariernya di KPK, Novel membawa pulang sejumlah tersangka yang lari ke luar negeri, seperti Nunun Nurbaeti dan Muhammad Nazaruddin. Novel juga mengomandoi penyidikan kasus proyek infrastruktur daerah yang mengaitkan sejumlah pejabat DPR RI, seperti Wa Ode Nurhayati dan Fahd A. Rafiq. Novel menangkap tersangka korupsi Bupati Buol, Amran Batalipu dan juga menyingkap kasus Pilkada yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Kasus yang ditanganinya dan membuat “heboh” adalah kasus yang menyeret nama Irjen Pol Djoko Susilo, pada Oktober 2012 dan simulator SIM yang membawa nama Komjen Pol Budi Gunawan.

Update : Novel Baswedan sang Penyidik KPK mengalami teror siraman air keras. Novel disiram usai salat subuh di masjid dekat rumahnya. Novel Baswedan berjalan kaki menuju rumahnya setelah salat subuh di Masjid Al Ikhsan, seperti biasanya. Namun ada yang berbeda hari ini, dua orang yang berboncengan di satu motor mengikutinya. Motor itu berjalan pelan saat berada di dekat Novel. Lalu, orang yang di belakang menyiramkan cairan yang belakangan diketahui sebagai air keras. Cairan itu mengenai wajah Novel. Dia sempat lari menghindar, lalu dua orang yang ada di motor kabur.

#Lihat pula : Pelaku Penyiraman Air Keras pada Novel Baswedan

Profil dan Biodata 5 Pimpinan KPK Terpilih 2015

Pemungutan suara pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghasilkan lima nama. Lima nama yang terpilih antara lain hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata; Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang; Irjen Pol. Basaria Panjaitan; mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Dari hasil voting, didapatkan bahwa calon Sujanarko memperoleh 3 calon, Alexander Marwata memperoleh 46 suara, Johan Budi SP 25 suara, Saut Situmorang 37 suara, Irjen Basariah Panjaitan 51 suara, Agus Rahardjo 53 suara, Laode Muhammad Syarif 37 suara, dan Busyro Muqoddas 2 suara. Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, lalu menyebutkan kelima nama capim KPK yang memperoleh suara tertinggi itu. Setelah voting tahap pertama, Komisi III DPR akan voting lagi menentukan siapa yang akan menjadi Ketua KPK RI dari kelima nama calon terpilih di atas.

Profil dan Biodata 5 Pimpinan KPK Terpilih :

1. Alexander Marwata - Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata (46). Alexander adalah Hakim ad hoc Tipikor PN Jakpus. Ia terakhir melaporkan kekayaannya pada 30 Juni 2011. Pada saat itu jumlah kekayaannya berjumlah Rp 770 juta. Ia pernah dikritik karena berbeda pendapat (dissenting opinion) saat putusan vonis pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak. Alexander berpendapat bahwa Dhana tidak pernah menerima dan menikmati uang Rp 2 miliar seperti yang disangkakan kepadanya. Menurutnya, uang itu tidak ada hubungannya dengan tugas dan kewajiban Dhana dalam kapasitas sebagai pegawai pajak. Alexander juga pernah berbeda pendapat dalam kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah. Ia berpendapat bahwa Atut tidak terbukti bersalah. Atut sendiri divonis 4 tahun penjara.

2. Saut Situmorang - Staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang (37). Saut adalah staf ahli Kepala BIN. Ia juga mantan anak buah Menteri Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan di Kedutaan Besar RI di Singapura. Saut terakhir melaporkan kekayaannya pada 8 Oktober 2014, saat itu ia diketahui memiliki kekayaan Rp 1,735 miliar. Namun saat seleksi wawancara, anggota pansel pernah bertanya pada Saut soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai lebih dari Rp 1 miliar. Belum lagi nomor polisi yang telah dimodifikasi pada mobilnya, B S4 UTS.

3. Irjen Pol. Basaria Panjaitan - Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen Polisi Basaria Panjaitan (51). Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama. Basaria merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini sekarang tengah mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP. Basaria terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 12 Mei 2015. Pada saat itu ia memiliki total kekayaan Rp 9,896 miliar.

4. Agus Raharjo - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo (53 suara). Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ia terakhir melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 27 Juli 2012. Pada saat itu total hartanya sebesar Rp 2,481 miliar.

5. Laode Muhammad Syarif - Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif (37). Laode adalah akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia satu-satunya pimpinan terpilih yang tidak tergolong penyelenggara negara. Hingga kini, Laode belum pernah melaporkan harta kekayaannya.

Biodata Thony Saut Situmorang - Pimpinan KPK

Thony Saut Situmorang lahir di Medan Belawan, Medan, 20 Maret 1959; umur 57 tahun adalah salah satu Pimpinan KPK terpilih oleh Panitia Seleksi DPR untuk masa bakti 2015-2019. Saut Situmorang Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menjadi satu dari lima orang yang dipilih untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Saut yang juga akademisi pengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia tersebut memperoleh 37 suara dukungan dalam voting yang dilakukan Komisi III DPR, Kamis (17/12/2015). Saut pernah menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2013. Ia juga pernah mengikuti empat kali seleksi calon pimpinan KPK, tetapi selalu gagal terpilih.

Saat mengikuti tahapan wawancara oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saut menyatakan bahwa ia termotivasi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK karena ingin ikut andil dalam pemberantasan korupsi. Ia juga ingin mencontohkan kepada para mahasiswanya untuk tidak takut mencoba profesi yang dianggap berbahaya. Meski memiliki keunggulan berupa keahlian pada bidang khusus yang dinilai dapat menunjang kinerja KPK, keberhasilan Saut mencapai kursi pimpinan sementara lembaga antikorupsi tersebut diwarnai beberapa pernyataan kontroversi. Bahkan, beberapa di antaranya terdengar berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Dalam tes wawancara, anggota Pansel KPK sempat mengonfirmasi laporan masyarakat mengenai kendaraan Jeep Wrangler hijau milik Saut. Selain menggunakan nomor kendaraan yang didesain sendiri, yakni B 54U UTS, Saut juga dituduh tidak membayar pajak kendaraan sejak 2013. Pertanyaan serupa juga diajukan anggota Komisi III DPR dalam proses fit and proper test capim KPK. Menjawab hal tersebut, Saut bahkan bersedia untuk menunjukkan STNK sebagai bukti membayar pajak. Pansel KPK juga mengklarifikasi perusahaan yang dimiliki oleh Saut, yakni PT Indonesia Cipta Investama, yang dilaporkan menjadi tempat pencucian uang. Saut membantahnya.

Ia menyatakan bahwa perusahaan itu didirikan untuk memenuhi syarat saat dirinya ingin bergabung dengan komunitas peminat persaingan intelijen untuk mendapatkan modul sebagai bahan ajar. Kepada Komisi III DPR, Saut menegaskan bahwa ia tidak menerima keuntungan apa pun dari perusahaan tersebut. Saut pernah menyatakan bahwa jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia tidak akan membuka kembali kasus lama, seperti kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus Bank Century. Tak ingin banyak bicara di media massa Saut menyatakan tidak akan banyak berbicara di media jika terpilih sebagai pimpinan KPK. Menurut dia, hal ini akan memengaruhi indeks korupsi negara. Indeks korupsi suatu negara, kata Saut, diperoleh melalui survei pendapat masyarakat tentang korupsi di negaranya.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih, yaitu Saut Situmorang menyatakan tak setuju dengan wacana hukuman mati terhadap koruptor. Dia akan memilih mundur dari lembaga antirasuah itu jika harus menghukum mati koruptor. Ia mengatakan, aturan mengenai hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juntho 2002. Namun, meski diatur, dia meyakini pemberian hukuman mati bagi koruptor tidak akan menyelesaikan masalah. Ia menilai, korupsi adalah kejahatan sistemik. Akan lebih baik jika masalah ini diselesaikan dengan pencegahan. Nantinya, kata dia, yang harus dilakukan adalah membangun sistem yang membuat penyelenggara negara bahkan tidak punya peluang untuk korupsi.

Biografi Dewi Yasin Limpo Politisi Partai Hanura

Dewi Yasin Limpo (DYL) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Hanura. Dewi Yasin Limpo merupakan salah satu anggota dari keluarga Yasin Limpo. Dia memiliki lima saudara yang memang cukup memiliki peran besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka banyak yang menjadi pemangku jabatan‎. Perempuan kelahiran Makassar, 11 Agustus 1959 adalah sosok pengusaha nasional sukses dari Makassar memiliki kepribadian ramah, sederhana dan selalu siap membantu masyarakat di kota Makassar. Selain Dewi Yasin Limpo, terdapat Syahrul Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Tenri Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo, dan Haris Yasin Limpo. Syharul Yasin Limpo (SYL) saat ini duduk sebagai orang nomor satu di Sulsel. Dia telah menjadi Gubernur sejak 2008 dan saat ini tengah memasuki periode kedua.

Tenri Yasin Limpo sendiri saat ini tengah mencalonkan diri untuk menjadi Bupati di Kabupaten Gowa. Tenri menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Gowa dan sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel. Sementara, Ichan Yasin Limpo yang merupakan adik dari SYL adalah mantan bupati Kabupaten Gowa. Ichsan dua periode menjabat sebagai bupati. Saat ini anak Ichsan, Adnan tengah maju untuk Pilkada Gowa. Irman Yasin Limpo saat ini tengah menjabat sebagai Kepala BKPMD Sulsel. Sedangkan saudara terakhir yaitu Haris Yasin Limpo baru saja terpilih sebagai Direktur PDAM Makassar, setelah Pemkot Makassar melakukan pemilihan direksi baru.

Beliau di besarkan dilingkungan agamais, menjunjung tinggi budaya Bugis-Makassar, disiplin dan berjiwa sosial yaitu dari orang tua HM. Yasin Limpo dan H.Andi Oddang. Jiwa dagangnya dibalut dengan sikap sosial santun serta memiliki ketaqwaan tinggi membuat Hj.Dewie Yasin Limpo selalu dekat dengan masyarakat kota Makassar. Beliau tidak perna tenang melihat kemiskinan di kota Makassar. dalam setiap kesempatan Hj. Dewie Yasin Limpo selalu mengungkapkan tekatnya ingin melakukan pembenahan dan perubahan di Kota Makassar menuju masyarakat sejahtera, beriman, berilmu dan berbudaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Hanura, Dewi Yasin Limpo. Dia ditangkap di Jakarta hari ini, sekira pukul 18.45 WIB. Berdasarkan informasi yang didapat, Selasa (20/10/2015) malam. Penangkapan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek yang jadi prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada saat operasi, KPK tak hanya mengamankan Dewi, tetapi turut mengamankan lima orang lainnya yang diduga dari pihak swasta. Saat ini, status Dewi dan lima orang lainnya masih terperiksa. Pimpinan KPK belum ada yang bicara soal penangkapan ini. Mereka belum merespon konfirmasi dari para awak media. Menurut Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati pimpinan yang akan menjelaskan soal peristiwa tersebut.

Profil 19 Nama Calon Pimpinan KPK 2015

Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2015 memutuskan 19 nama calon pimpinan KPK yang berhak melaju ke seleksi tahap III yakni tahap wawancara dan tes kesehatan akan berlangsung pada 24-26 Agustus mendatang.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Destry Damayanti, mengungkapkan 19 nama tersebut lolos ke tahap berikutnya setelah melakukan profile assessment 48 Calon Pimpinan KPK 2015-2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015 .Serangkaian tes yang sangat lengkap dan menyeluruh telah dilakukan selama dua hari tersebut yang ditujukan untuk mengukur potensi dan Kompetensi para Calon Pimpinan KPK 2015-2019.

Berikut 19 Nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lulus ke Tahap III:

1. Ade Maman Suherman, Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jenderal Sudirman
2. Agus Rahardjo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Alexander Marwata, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4. Brigjen Pol Basaria Panjaitan (P), Widyaismara Madya Sespimti Polri
5. Budi Santoso, Komisioner Ombudsman
6. Chesna Fizetty Anwar (P), Direktur Kepatuhan Standard Chatered Bank
7. Firmansyah TG Satya, Pendiri dan Direktur Intercapita Advisory, Konsultan Strategic & Bisnis, Investment Banking, Audit & Govermance, Risk Manajemen
8. Giri Suprapdiono, Direktur Gratifikasi KPK
9. Mayjen (Purn) Hendardji Soepandji, Mantan ASPAM KASAD
10. Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
11. Johan Budi SP, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK
12. Laode Muhammad Syarif, Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia
13. Mohammad Gudono, Ketua Komite Audit UGM, dan Direktur Program Studi Direktur Program Studi Magister Akutansi FEB UGM
14. Nina Nurlina Pramono (P), Direktur Eksekutif Pertamina Foundation
15. Saut Situmorang, Staf Ahli Kepala BIN
16. Sri Harijati (P), Direktur Perdata Jam Datun Kejagung
17. Sujanarko, Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK
18. Surya Tjandra, Pengacara Publik
19. Irjen Pol Yotje Mende, eks Kapolda Papua

#Lihat pula : Profil dan Biodata Calon Ketua Pimpinan KPK 2015

Profil dan Biodata Johan Budi Juru Bicara KPK

Johan Budi adalah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Johan sendiri sudah tiga periode menjadi juru bicara KPK. Pada Juli 2011, dia sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Alasan pengunduran diri Johan adalah agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Selain itu, kata Johan, pengunduran dirinya akan memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya. Namun pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Lalu pada Juni 2012, Said Muhammad, anggota Komisi III DPR RI meminta pimpinan KPK untuk memecat Johan. Dia dinilai tidak mencerminkan sebagai juru bicara tapi melebihi komisioner KPK. Meski demikian, Abraham mempunyai penilaian tersendiri mengenai Johan.

Johan dianggap masih layak menduduki jabatannya karena kinerjanya yang bagus dan masih produktif dalam membantu pemberantasan korupsi di negara ini. Johan seorang magister hukum yang tentunya paham mengenai hukum secara komprehensif. Karenanya, dengan ilmu yang mumpuni, Johan masih layak dipertahankan saat ini. KARIR : Juru Bicara KPK dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK

Jokowi Umumkan Johan Budi, Gedung KPK Bersorak Gembira - Tayangan dari televisi seukuran koper di pojok ruangan khusus wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pemicu riuh pada Rabu siang, 18 Februari 2015. Sebabnya, dari televisi itu, tersiar secara langsung pernyataan Presiden Joko Widodo menunjuk Johan Budi Sapto Prabowo sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Seperti menyaksikan tim sepak bola kesayangan mencetak gol, wartawan berteriak girang merayakan keputusan Jokowi. Johan memang dekat dengan wartawan. Pria kelahiran Mojokerto, 29 Januari 1966, itu merupakan lulusan Indonesia Memanggil angkatan pertama.

Pada awalnya, dia bekerja di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK hingga mencapai posisi direktur. Pada 2006, Johan diangkat sebagai juru bicara. Dia lantas menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK tiga tahun setelahnya.Sejak menjadi juru bicara, Johan menyabet berbagai penghargaan. Misalnya, Praktisi Terbaik dalam bidang hubungan masyarakat oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Public Relation Network. Johan juga pernah mendapat penghargaan The Golden Speaker dari Rakyat Merdeka Group.

Johan pernah ikut seleksi calon pimpinan KPK. Tapi, niatnya pada 2011 itu kandas karena dia gagal lolos seleksi. Penyebabnya, Johan disebut-sebut pernah bertemu bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin terkait kasus korupsi Wisma Atlet. Padahal pertemuan itu, menurut Johan, tak sengaja, hanya sebentar, dan tidak membahas kasus. Sebelum masuk KPK, Johan adalah wartawan Tempo. Ia adalah lulusan Jurusan Gas dan Petrokimia Universitas Indonesia pada 1993.

Profil dan Biodata Taufiequrachman Ruki Plt KPK

Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. (lahir di Rangkasbitung, Lebak, Banten, 18 Mei 1946; umur 68 tahun) adalah politikus, mantan polisi, dan anggota DPR RI. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1971 ini terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 hingga digantikan oleh Antasari Azhar pada tahun 2007. Pada tanggal 18 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan penunjukan Taufiequrachman Ruki sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK menggantikan Abraham Samad yang diberhentikan sementara.

Taufiequrrachman Ruki adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Ia meraih sarjana hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987.
Karier Kepolisian

Taufiequrrachman Ruki meniti karier sebagai perwira kepolisian. Pada tahun 1970–1971 menjabat Komandan Peleton Taruna Akpol, tahun 1971–1972 Perwira Staf Bagian Operasi Polwil Purwakarta dan tahun 1972–1974 Perwira Reskrim Polres Karawang.

Setelah itu tahun 1974–1975 diangkat menjabat Kepala Kepolisian Sektor Kelari Polres Karawang, kemudian 1975–1979 menjabat Kepala sub Kejahatan Poltabes Bandung dan tahun 1979–1981 menjadi Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja. Setelah itu, tahun 1981–1982 dipercaya menjabat Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan (1982–1984).

Setelah bertugas di Lampung, tahun 1984–1985 ia ditarik menjadi Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri. Tahun 1985–1986 menjadi Perwira Staf Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Polri. Setelah itu, tahun 1986–1987 diangkat menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri dan tahun 1987–1989 Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri.

Pada tahun 1989–1991, ia pun dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur dan tahun 1991 – 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Dari jabatan kapolres, tahun 1992 diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kemudian tahun 1992–1997 menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
Anggota DPR

Kemudian ia menjadi Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi TNI Polri pada tahun 1992-1997. Diangkat kembali tahun 1997–1999 menjadi Anggota DPR RI, Komisi VII/Kesra Fraksi TNI Polri dan Anggota MPR RI, Anggota Tim Asistensi BP-MPR RI Fraksi TNI Polri. Pada tahun 1999–2000 juga menjadi Anggota DPR RI, Wakil Ketua Fraksi TNI Polri (Korbid Kesra), 1999–2001 Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, 2000–2001 Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII (Kes/Sosial/Tenaga Kerja/BKKBN dan UPW). Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.
Pemilihan Ketua KPK

Taufiequrachman Ruki terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme pemungutan suara usai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR Jakartapada tanggal 16 Desember 2003.

Pemilihan ketua dilakukan setelah sebelumnya lima pimpinan KPK dipilih. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, mantan polisi/anggota DPR RI (43 suara), Amien Sunaryadi, mantan BPKP/Masyarakat Transparansi Indonesia (42 suara), Sjahruddin Rasul, mantan Deputi BPKP (39), Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan jaksa (26), dan Erry Riyana Hardjapamekas mantan Dirut PT Timah (24).

Voting dilakukan dua kali oleh 44 dari 61 anggota Komisi II. Sebanyak 17 anggota tidak diperkenankan menggunakan hak untuk memilih karena ketidakhadiran sampai tiga kali dalam rapat-rapat sebelumnya.

Voting pertama dilakukan untuk memilih lima dari sepuluh nama calon, sedangkan yang kedua untuk memilih satu ketua dari lima nama yang terpilih. Pada voting pertama, masing-masing anggota Dewan memilih maksimal lima nama dari sepuluh calon.

Perolehan suara lima calon lainnya yang tidak terpilih pada voting pertama itu adalah Moh Yamin (22), Iskandar Sonhadji (7), Marsillam Simandjuntak (6), Chairul Imam (4), dan Momo Kelana (1).

Berdasarkan voting kedua, Taufiequracman Ruki terpilih menjadi Ketua KPK dengan mengantongi 37 suara. Perolehan suara empat lainnya adalah Amien Sunaryadi (6), Sjahruddin Rasul (1), Tumpak Hatorangan Panggabean (0), dan Erry Riyana Hardjapamekas (0).
Penghargaan - Ia telah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.

Profil dan Biodata Indriyanto Seno Adji Ketua KPK

Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi dan pengacara dari Indonesia. Ia adalah guru besar dari Universitas Indonesia dan juga seorang pengacara yang meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji[1]. Pada 18 Februari 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi.

Sebelumnya ia juga sempat tercatat sebagai advokat yang membela mantan Presiden Soeharto. Ia menjadi pengacara Soeharto bersama Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang, dalam kasus melawan majalah Time.

Karier

Dosen di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Guru besar di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI

Presiden Joko Widodo menunjuk tiga pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji. Indriyanto merupakan putra dari mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji. Saat ini, Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang dirintis oleh ayahnya.

Nama Indriyanto juga tercatat sebagai Guru Besar Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia juga termasuk dalam 15 calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2008 silam.

Indriyanto Seno Adji pun pernah tercatat sebagai advokat yang membela mantan Presiden Soeharto. Indriyanto menjadi pengacara Soeharto bersama nama lain, seperti Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang.

Ketika itu, Indriyanto membela Soeharto dalam kasus melawan majalah Time. Dalam majalah edisi 24 Mei 1999 itu, terdapat liputan khusus soal kekayaan Soeharto, dengan sampul majalah yang disertai tulisan: "Special Report. Soeharto Inc, How Indonesia’s longtime boss built a family fortune". Mahkamah Agung sempat memenangkan Soeharto dan meminta Time membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun. Namun, dalam sidang peninjauan kembali, putusan itu dibatalkan.

Selanjutnya, nama Indriyanto Seno Adji sempat disebut-sebut dalam rapat panitia khusus DPR untuk kasus Bank Century pada 2010. Saat itu, mantan Kabareskrim Susno Duadji menyebutnya sebagai pengacara dua pemegang saham pengendali Bank Century, Hesham al Warraq dan Rafat Ali Rizvi. Belum diketahui tanggapan Indriyanto atas ucapan Susno tersebut.

Selain Indriyanto Seno Adji, Presiden Jokowi juga menunjuk mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP. Penunjukan tiga pimpinan sementara disebabkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, diberhentikan sementara karena statusnya sebagai tersangka. Adapun satu posisi pimpinan KPK kosong setelah habisnya masa kerja Busyro Muqoddas.

Zulkarnaen Adnan Pandu Praja Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnaen, akan dilaporkan Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Aa'm Fathorrasjid, ke Bareskrim Mabes Polri. "Besok sekitar jam 12 saya laporkan ke Mabes Polri. Akan saya jelaskan secara detail," kata Aa'm Fathorrasjid Selasa, 27 Januari 2015.

Kata Fathorrasjid, Zulkarnaen akan dilaporkan karena dugaan suap dalam kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Itu saat Zulkarnaen menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim pada 2010.

Suap yang diterima Zulkarnaen senilai Rp5 miliar dalam bentuk uang dolar dan sedan Camry dari petinggi Jawa Timur. Ditambahkan Koordinator LSM Jatim itu, Zulkarnaen kemudian menghentikan kasus penyelewengan anggaran program pengentasan kemiskinan masyarakat Jatim. "Menghentikan kasus penyelewengan anggaran program pengentasan kemiskinan," katanya.

Sebelumnya, Fathorrasjid telah menyampaikan bahwa langkahnya melapor ke polisi bukan untuk menjatuhkan KPK. Tapi, itu justru sebaliknya dan tidak ada kaitan dengan penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. (one)

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim Polri atas tuduhan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber, perusahaan yang beroperasi di Berau, Kalimantan Timur. Dalam pengaduan yang disampaikan oleh kuasa saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramdhan, kasus bermula pada 2006 ketika Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam menjadi kuasa hukum perusahaan.

Sejak 2006, Adnan Pandu Praja dan Mohamad Indra Warga Dalam terlibat dalam pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham dari berbagai institusi, termasuk dari pesantren,” kata Muklis kepada BBC Indonesia. Kala itu, sebanyak 40% saham perusahaan telah diserahkan ke pihak koperasi pesantren Al Banjari di Balikpapan dan perusahaan daerah (BUMD) serta sebagian masyarakat. Adapun sisa 60% dikuasai oleh keluarga pemilik PT Desy Timber.

Menurut Mukhlis, dia kini berada di Bareskrim guna menyerahkan semua data mengenai kasus tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengaku belum mengetahui pelaporan yang melibatkan Adnan Pandu Praja.

Adnan merupakan petinggi kedua KPK yang diperkarakan ke Bareskrim Polri. Pada Jumat (23/01), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dibawa ke Bareskrim Polri dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di depan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010. Setelah diperiksa selama beberapa jam, penahanan Bambang ditangguhkan dengan jaminan dari Adnan Pandu Praja.

Profil dan Biodata Abraham Samad Ketua KPK

Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 1966; umur 48 tahun) adalah seorang advokat Indonesia yang menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Abraham Samad meyelesaikan pendidikan Sarjana (Strata 1/S1), Magister (Strata2/S2), dan Doktoral (Strata 3/S3) di bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas), Makassar. Gelar Doktor diraihnya pada tahun 2010. Tesisnya mengambil tema tentang pemberantasan korupsi, yaitu mengupas penanganan kasus korupsi di pengadilan negeri dengan pengadilan khusus.

Sejak tahun 1996, Abraham Samad melakoni profesi sebagai advokat. Kemudian, untuk menunjang profesi yang digelutinya, Abraham Samad medirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Anti Coruption Committee (ACC). LSM ini bergerak dalam kegiatan pemberantasan korupsi, seperti melakukan kegiatan pembongkaran kasus-kasus korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu ACC memiliki tujuan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik serta sistem pelayanan publik yang maksimal dengan sasaran pemberantasan korupsi. Abraham Samad duduk sebagai koordinator, selain ia adalah penggagas LSM tersebut.

Menurut The Jakarta Post, Samad dikenal dekat dengan Laskar Jundullah yang merupakan kelompok Islam garis keras di Makassar. Samad merupakan bagian dari tim hukum Komite Penegakan Syariat Islam. Pada tahun 2002, Abraham Samad menjadi kuasa hukum terdakwa teroris Agus Dwikarna yang ditangkap di Bandar Udara Internasional Manila karena membawa bahan peledak. Ia juga dilaporkan dekat dengan Abu Bakar Ba'asyir, dan ketika Baasyir mengunjungi Makassar pada Juli 2009, Samad mendampinginya.

Abraham didukung oleh beberapa lembaga, diantaranya:

Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi;
Komisi Pemantau Legislatif (Kopel);
Pusat Studi Demokrasi Unhas;
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Makassar;
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM);
YLBHP2i;
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Sulsel.
Clean Governance DPC Lamongan

Seleksi Calon Pimpinan KPK

Abraham Samad sebelumnya pernah mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial. Namun, semua gagal hingga ia memutuskan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Seleksi capim KPK 2011 sebenarnya bukanlah hal baru bagi Abraham, karena ia sebelumnya sudah pernah mendaftar sebanyak dua kali. Pada ketiga kalinya inilah Abraham bisa melewati seleksi hingga tingkat akhir (uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR). Abraham bersama 8 calon (sebelumnya 10 calon) diajukan oleh Pansel KPK yang diketuai oleh Menkumham Patrialis Akbar dimana Abraham menempati peringkat kelima dari seluruh calon yang diajukan. Abraham merupakan calon pertama yang menjalai uji kelayakan dan kepatutan yang dimulai pada tanggal 21 November 2011.

Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III asal sembilan fraksi DPR, Abraham mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara. Ia dan jajaran pimpinan KPK yang baru saja terpilih, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.