Prof. Dr. Eko Prasojo yang lahir di Kijang, 21 Juli 1970; umur 46 tahun adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Ia merupakan profesor termuda di FISIP UIketika masih berumur 33 tahun dan merupakan ahli di bidang Kebijakan Publik. Ia juga merupakan guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.Ia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005-sekarang), anggota tim DeskPilkada (Depdagri RI, 2005-sekarang), Anggota Tim Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2004-sekarang), Konsultan dan Advisor Support for Good Governance (SfGG) GTZ Jerman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI (2003-sekarang), dan Ketua Studi dan Workshop Pemberdayaan Institusi Lokal,Institute for Science and Technology Studies(ISTECS) Chapter Europe, Jerman.
Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di bidang Ilmu Administrasi Publik, FISIP-UI pada 1995, dan melanjutkan dan meraih gelar Master of Public Administration (Mag. rer. publ.) dariDeutsche Hochschule fur Verwaltungswissenschaften Speyer (Speyer Post-Graduate Program for Public Administration, Germany (2000), dan meraih gelar doktor di tempat yang sama pada tahun 2003.
Beberapa publikasinya antara lain adalahIndonesian towards Federalism: The Reform of Financial Relation between Central and Local Government by Considering German's Financial Relations Experience (dipresentasikan pada 5th Indonesian Students Scientific Meeting (ISSM), Yearly International Indonesian Students Forum, 6-7 Oktober 2000 di Paris, Politische Dezentralisierung in Indonesien (Political Decentralisation in Indonesia) sebagai Disertasi Ph.D. (Peter Lang Publisher, Frankfurt, Germany, 2003),
Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance di Indonesia (Departemen Ilmu Administrasi Press FISIP UI, Jakarta, 2005), dan beberapa artikel dalam surat kabar dan majalah seperti Revitalisasi Administrasi negara (Kompas, 4 Januari 2006) dan Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia (Sinar Harapan, 29 Juli 2003).