Surya Chandra yang menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Surya Chandra merupakan politisi PSI yang akan mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam lima tahun ke depan. Politikus PSI Surya Tjandra yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga diketahui mempunyai latar belakang di bidang hukum. Surya Tjandra dibesarkan di keluarga tak mampu. Orang tuanya pedagang ayam potong di Pasar Jatinegara, Jakarta. Dia merupakan lulusan SMA Negeri 68, Jakarta Pusat, dan selanjutnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Surya kemudian mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (di Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (di Universitas Leiden, Belanda). Setelah lulus kuliah, Surya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum. Di lembaga ini, Surya mengolah keterampilannya dalam hal hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, ketika hukum bisa menjadi alat pembelaan sekaligus pemberdayaan rakyat miskin dan buta hukum.
Presiden Jokowi telah memperkenalkan dan melantik 12 wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Surya Chandra yang menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Surya Chandra merupakan politisi PSI yang akan mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam lima tahun ke depan. Menurut Jokowi, tugas Surya Chandra sangat besar dalam membereskan masalah sengketa pertanahan yang masih menggangu pembangunan serta minat investor di Tanah Air. "Tugas besar banyak sekali, terutama bantu pak Menteri dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa lahan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Juma (25/10/2019). Jokowi pun memberi target kepada Surya Chandra agar membereskan masalah sengketa lahan dalam satu tahun ke depan. "Saya sudah memberikan target dalam 1 tahun harus selesai semua-semuanya. KPI (penilaian) kita jelas, kongkret dan semuanya didasarkan pada kalkulasi yang jelas," ujarnya.
#Lihat pula : Daftar 12 Wamen Kabinet Indonesia Maju 2019