Rokhmat S. Labib adalah Ketua Umum DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di acara Aksi Simpatik HTI “Islam Rahmatan Lil Alamin” di kawasan Bunderan Monas, Sabtu (16/4) yang dihadiri sekitar 500 orang, Rokhmat menegaskan bahwa HTI tidak tertarik untuk duduk di parlemen dan turut dalam hingar bingar pemilu mendatang. “Kami tegaskan bahwa kami ingin berada dalam gerakan di masyarakat saja sekarang,” tegas Rokhmat.
Dalam menegakkan Syariat Islam dan penegakkan khilafah Islamiah, sambung Rokhmat, HTI tidak ada keinginan masuk ke kancah politik di parlemen lewat Pemilu. Rokhmat juga menjelaskan bahwa HTI juga tidak ingin berperan di pemerintahan yang menurutnya sistem demokrasi tersebut tidak sesuai dengan aturan syariat Islam dan syariat Islam mengharamkan atas penyelenggaraan demokrasi dan liberalisasi yang merupakan anak kandung ideologi kapitalisme.
“Sampai sekarang tidak ada rencana untuk itu, karena langkah perubahan bagi kita adalah dukungan dari umat. Ketika umat memberikan dukungan pada perjuangan kita, perjuangan HTI maka untuk melakukan perubahan itu tidak mesti masuk ke dalam parlemen. Karena sesungguhnya parlemen akan dikendalikan oleh opini yang ada di luar,” tegas Rokhmat.
Rokhmat menyontohkan, seperti Partai Golkar yang dulu menjadi single majority, yang telah melahirkan Presiden Soeharto dari Partai Golkar yang juga harus turun. Jadi penegakkan Syariat Islam dan Khilafah hanya dapat dilakukan ketika rakyat yang sebagian besar ingin menghendaki karena tentunya ada desakan opini rakyat.
“Maka sebenarnya kita akan membuat satu langkah, bahwa bagaimana mengopinikan syariat Islam saat ini, yang ketika nantinya sudah teropini lalu umat berubah, mereka sendiri yang akan menuntut bahwa Islam harus ditegakkan, khilafah harus ditegakkan, mereka yang akan menuntut. Maka justru berkonsentrasi kita kepada umat untuk memberikan pendidikan politik pada umat bahwa inilah Islam yang harus ditegakkan,” katanya.